Tarik Ulur Penanganan Covid-19

Oleh: Ahmad Muttaqillah

Tahun 2020 cukup ramai dengan virus corona yang berasal dari Wuhan, Cina. Wuhan adalah pandemic awal corona pada November 2019. Virus itu menyebar ke seluruh negeri. Sampai saat ini virus tersebut menjadi horor bagi kehidupan manusia. Namun demikian secara berangsur-angsur berita Wuhan mereda karena virus itu sudah mendunia.

Indonesia sebulan kemudian terjangkit corona. Bermula pada saat virus merebak, pemerintah Jokowi masih membuka imigran Cina masuk ke Indonesia, baik sebagai tenaga kerja maupun turis. Sampai 17 Maret 2019 Tenaga kerja Cina masuk ke Sulawesi. Kementerian Tenaga Kerja melakukan penahanan dan pemeriksaan dokumen. Ternyata mereka memiliki visa lain bukan sebagai pekerja sekalipun kedatangan mereka untuk masuk ke Morowali sebagai tenaga kerja.

Luhut Binsar panjaitan terus membela habis-habisan imigran illegal itu sehingga ada polemik antara kementerian tenaga kerja dengan Luhut sebgai menteri kemaritiman dan menteri perekonomian. Kengototan LBP bukan tanpa dasar, tetapi takut kehilangan investasi Cina.

Pengevakuasian sejumlah WNI, khususnya mahasiswa yang berada di Wuhan. Hal ini juga menjadi polemik. Mereka dikarantina di kepulauan Natuna. Namun masyarakat setempat banyak yang menolak karena takut tertular virus corona. Setelah 14 hari dinyatakan sehat mereka dikembalikan ke keluarganya masing-masing.

Di samping itu ada di antara WNI yang pulang ke Indonesia dari luar negeri, mereka mengidap virus corona, beberapa di antara mereka meninggal dunia. Namun tidak smpai di situ Bandara-bandara tetap terbuka untuk semua orang yang lalu-lalang keluar masuk RI dan macanegara.

Kini Ribuan kasus Corona merebak di Indonesia. Sementar itu pemerintah belum siap menangani secara baik. Virus pun terus menyasar. DKI Jakarta di bawah pimpinan Anis Baswedan siap siaga. Banyak orang yang terpapapar virus ditampung di Jakarta karena Jakartalah yang paling siap.

Pemerintah pusat menanggap Anis berlebihan dalam menangani Corona. Mahfud MD, Menteri kesehatan bereaksi negative terhadap Gubernur DKI. Kesiapan Gubernur DKI mendapat acungan jempul dari rakyat Indonesia. Pada saat polemik antara pemerintah pusat dan DKI, virus kian mengganas. Akhirnya pemerintah pusat memuji langkah Anis dengan pemberian pengharagaan melalui kemnterian dalam Negeri, Tito Karnavian. Mahfud MD dan kawan-kawan pembuli kini terdiam seribu Bahasa.

Sebab merebaknya virus itu kalangan medis meminta lockdown wilayah. Demikian pula para pengamat dan ahli-ahli kesehatan, namun pemerintah pusat menolaknya. Pemerintah pusat menghendaki social distancing (Jaga jarak antar individu).

Saat ini sebagian pemerintah daerah seperti Tegal, Papua, dan berbagai tempat sudah melockdown, tidak menuruti keinginan pemerintah pusat. Untuk Jakarta LBP sedang menggodok kebijakan dengan berbagai prtimbangan. Ia wakil dari perintah pusat, namun belum ada keputusan apakah karantina daerah atau yang lainnya.

Sejauh ini Pemda DKI sudah berbuat maksimal bersama para relawan, untuk upaya pencegahan, dengan penyemprotan wilayah penduduk perkotaan dan tempat-tempat umum. Himbauan juga disampaikan melalui televise dan jejaring social serta radio.

Pemerintah pusat belum bergeming mengenai kebijakan yang dikehendaki masyarakat. Upaya yang dilakukan adalah wacana gencar pemindahan ibukota, dan memohon bantuan dana kepada masyarakat untuk mengatasi corona. Kebijakan ini pun menuai polemik baru.

Depok, 31 Maret 2020